Surat Ketetapan Lembaga Advokasi Perlindungan HAM Pembauran Organisasi Rakyat Indonesia

TEGUH TANAH AIR, KEBENARAN, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

 Pakar Pendiri Moch Herman Syah AR.

Gerakan Indonesia Taat Hukum Gerakan Indonesia Taat Hukum Gerakan Indonesia Taat Hukum

SURAT KETETAPAN

LEMBAGA ADVOKASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEMBAURAN ORGANISASI RAKYAT INDONESIA

( DPP LSM KOMPOR INDONESIA )

SUKABUMI – JAWA BARAT

NOMOR: 01/SKTP – DPP LSM KMPR/25.5.2009

========= Pada hari ini ; Senin Tanggal ; 25 Bulan Mei Tahun 2009 (25-5-2009) telah dibentuk suatu wadah Asfirasi Rakyat Indonesia dari berbagai unsur elemen masyarakat  yaitu, Lembaga Advokasi Pelindungan Hak Asasi Manusia, dengan nama singkatan DPP LSM KOMPOR INDONESIA SUKABUMI JAWA BARAT didirikan guna dapat mewujudkan peran  dan karya nyata didalam mengisi Kemerdekan Bangsa Indonesia bersama sama Pemerintah dan semua lapisan Masyarakat sebagai MITRA SOSIAL KONTROL DAN ADVOKASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN MEDIASI BANTUAN HUKUM DAN HAM yang ditujukan untuk, membantu menanggulangi berbagai permasalahan MASYARAKAT diberbagai bidang kehidupan, yang berdasar kepada

I. DASAR PENDIRIAN

UUD 1945 Pasal 28 Tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan pikiran dengan lisan ataupun tertulis

  1. UU RI NO.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  2. UU RI NO.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  3. UU RI NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Insformasi Publik.
  4. PELATURAN PEMERINTAH NOMOR. 68 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat didalam Pengawasan Penyelenggaraan Negara.
  5. PELATURAN PEMERINTAH NOMOR. 71 Tahun 2000 Tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

II.  BIDANG SOSIAL KONTROL

  1. Penegakan Hak Asasi Manusia (UU RI NO.39 Tahun 1999)
  2. Pengawasan masyarakat terhadap Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU RI NO.28 Tahun 1999)
  3. Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU RI NO. 20 Tahun 2001)
  4. Tentang pemerhati kesehatan masyarakat (UU RI. 23 Tahun 1992)
  5. Lingkungan Hidup (UU RI NO.23 Tahun 1997)
  6. Ketenagakerjaan (UU RI NO.13 Tahun 2003)
  7. Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial (UU RI NO.2 Tahun 2004)
  8. Pemberantasan Buta Hurup dan Buta Aksara (InsPre N0 . 5 Tahun 2006)
  9. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat / Usaha Kecil (UU RI NO. 9 Tahun 1995)
  10. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (UU RI NO. 8 Tahun 1999)
  11. Penerbitan Informasi dan Media Pers (UU RI NO 40/1999)

III.  BIDANG USAHA

Kegiatan usaha guna dapat mencapai tujuan  gerak juang program LSM pengurus dan anggota menjalankan aktifitas sehari hari menciptakan  lapangan usaha dan lapangan kerja  dan  memberdayakan anggota dan masyarakat dibidang ekonomi kerakyatan  dan Media Pres sbb :

1. Koperasi LSM Kompor

  • Bidang Jasa dan Perdagangan umum
  • Bidang Pertanian
  • Bidang Peternakan
  • Bidang Perikanan
  • Jasa Mediasi Perselisiah
  • Hukum Adat
  • Peradilan umum
  • Peradilan Agama
  • Peradilan Militer
  • Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Jasa Penerbitan Media Pers

  • Surat Kabar umum Media Pembauran Rakyat
  • Majalah umum Media Pembauran Rakyat
  • Tabloid umum Media Pembauran Rakyat.

lV.  PROGRAM KERJA

1. Departemen Advokasi Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

1.1.  Mengklasifikasi permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat untuk dijadikan tofik kajian dan tofik penelitian serta bahan dasar hukum koonsultasi sesuai batas batas tertentu.

1.2. Menegakkan kebenaran dan keadilan untuk menyelamatkan massa depan Bangsa dan Negara bahwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merugikan Rakyat.

1.3.  Memberikan bantuan Koonsultasi, Advokasi, dan Mediasi kepada masyarakat yang memerlukannya.

1.4.  Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan, mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi tampa diskriminasi.

2.  Departemen Pemantau Tindak Pidana Korupsi

2.1.  Membangun komunikasi dan informasi kepada Masyarakat, Swasta dan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan TNI tentang keberadaan Pemantau Tindak Pidana Korupsi yang dimiliki oleh DPP LSM KOMPOR INDONESIA SUKABUMI JABAR.

2.2.  Melakukan pengawasan terhadap Instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Balanja Negara (APBN).

2.3 Menyampaikan Kordinasi , komunikasi, dan konsultasi dengan pihak yang berwenang dalam rangka penegakan  Spremasi Hukum, kepada Instansi Pemerintah yang ter-Indikasi adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

3.  Departemen Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah

3.1.  Mengadakan koordinasi, konsfirmasi dengan Lembaga DPR – DPRD dan Instansi Pemerinatah, BUMN, BUMD , Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan TNI guna mendapatkan Insformasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

3.2.  Memantau secara langsung ataupun tidak langsung kepada Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan semua Aparatur Pemerintah, bahwa PNS, TNI, POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN dan Lembaga DPR – DPRD adalah pelayan dan abdi masyarakat, pengaman dan pengayom masyarakat karna digaji dari uang Rakyat.

3.3.  Mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berkepihakan kepada Rakyat yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

 4.  Departemen Hubungan Antar Lembaga

4.1.   Melakukan dan menjalin hubungan baik, dengan lembaga lembaga yang ada dan menawarkan sebagai Mitra Kerja yang saling mengisi, menunjang dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk memajukan masyarakat dan Pemerintah.

4.2.  Mengadakan hubungan kemitraan dengan masyarakat desa dan masyarakat kota dengan pembinaan pemberdayaan masyarakat yang belum berdaya dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, propinsi dan pusat.

4.3.  Menghubungi lembaga dan instansi terkait serta perusahaan guna memberdayakan, minat dan bakat pekerja yang masih ada dalam katagori pengaguran.

4.4.  Membentuk unit kegiatan dibidang Seni Budaya, Seni Olah Raga antar LSM, Masyarakat dan Pemerintah dalam rangka melestarikan budaya budaya bangsa.

4.5.  Menciptakan program kegiatan produktif dan padat karya sebagai jalan solusi bagi potensi tenaga kerja dan pengangguran didaerah.4.                 

5.  Departemen Pengembangan Usaha (Koperasi & UKM)

5.1.  Memajukan pelaku ekonomi koperasi dan ukm guna dapat menyeraf tenaga kerja, dalam upaya mengurangi pengangguran dan Kemiskinan.

5.2. Memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat, tentang peran serta koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota dan pemberdayaan  masyarakat ekonomi (HOME INDUSTRI)

5.3.  Membentuk sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, guna tercipta pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan dan ditunjang dengan pola pemasaran dari hulu sampai hilir.

6.  Departemen Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

6.1.  Mendirikan jenis jenis pendidikan non formal untuk anak jalanan, fakir miskin, anak terlantar dan sejenisnya.

6.2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Masyarakat melalui kegiatan balajar mengajar Tulis, Baca guna  memberantas buta Hurup dan Buta Aksara.

6.3. Memberdayakan masyarakat yang belum berdaya dan tidak memiliki keakhlian dan keterampilan hidup melalui kegiatan pusat membinaan, dan mentraining masyarakat yang belum memiliki keterampilan kerja sesuai yang dibutuhkan. Bekerjasama dengan balai latihan kerja pemerintah.

7.  Departemen Pengawasan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (SDA)

7.1.  Memberdayakan pelestarian lingkungan hidup masyarakat.

7.2.  Pengeloalaan lingkungan hidup fisik biotik, organik, manusia dan hewan.

7.3.  Pengelolaan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

7.4.  Pengelolaan lingkungan hidup manusia, pembangunan dan industri.

7.5.  Pengeloalaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

8.   Departemen Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

8.1.  Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya melindungi hak hak konsumen dan meningkatkan kehati – hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

8.2.  Melakukan pengawasan dengan pemerintah terhadap pelaksanaan pelindungan konsumen.

8.1.   Membantu konsumen dalam memperjuangkan keluhan dan pengaduan konsumen.

9.   Departemen Seni Budaya dan Informasi ( Media Pers)

9.1.   Menerbitkan Surat Kabar Media Pembauran Rakyat, guna dapat membantu pemerintah dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat secara merata.

9.2.  Melestarikan bentuk bentuk seni budaya daerah dan memberdayakan masyarakat untuk mencintai terhadap seni budaya lokal dan nasional.

9.3.  Mendirikan mimbar informasi tentang pembangunan masyarakat dan daerah seutuhnya, secara benar dan baik kepada semua lapisan masyarakat.

9.4.   Mengadakan Seminar / Dialogis tentang pemberdayaan Gerakan Ekonomi Rakyat, Gerakan Kerukunan Hidup Ber- Agama dan Gerakan Indonesia Taat Hukum

V.   MOTTO PERJUANGAN

1.      MENGUKIR CITA CITA KEBENARAN DAN KEADILAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

2.      MENANAM KEPERCAYAAN KEPADA RAKYAT DAN NEGARA

3.      MENGASAH STRATEGI BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA GUNA UNTUK NUSA DAN BANGSA

4.      BERTEGAD MENGGAPAI KEHIDUPAN HAJAT ORANG BANYAK

5.      MEREALISASIKAN SEJARAH KOMUNIKASI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERMARTABAT

6.      MENEMBUS BATAS CITA CITA KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA

Vl.       SUMPAH SETIA DAN JANJI WARGA LSM KOMPOR INDONESIA

1.  SAYA BERSUMPAH

AKAN MENJAGA KETENTRAMAN HIDUP BER-AGAMA, BER- MASYARAKAT BER- BANGNGSA, DAN BER- NEGARA GUNA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

2.  SAYA BERJANJI

AKAN SETIA MENJALANKAN TUGAS KEORGANISASIAN DAN MENJAGA NAMA BAIK KESATUAN DAN PERSATUAN WARGA LSM KOMPOR INDONESIA.

3.  SAYA BERTEKAD

MEMBELA ADVOKASI MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN HUKUM, SERTA MEMPERTAHANKAN HAK HAK DASAR MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

4.  SAYA MENYAKINI

TEGUH TANAH AIR, MENEGAKAN KEBENARAN, KEADILAN DAN MEMBANGUN  KESEJAHTERAAN RAKYAT.

5.  SAYA IKHLAS

TENAGA DAN PIKIRAN SAYA UNTUK KEPENTINGAN HIDUP HAJAT ORANG BANYAK GUNA TERCAPAINYA CITA CITA MASYARAKAT TENTRAM LAHIR DAN BATIN.

Ttd

SUMPAH SETIA DAN JANJI

WARGA LSM KOMPOR INDONESIA

Vll.   KETENTUAN DAN WEWENANG BADAN PENDIRI

  1. Berwenang menentukan dan memutuskan kebijakan organisasi secara nasional dan final tidak dapat dibanding yang berdasar kepada AD – ART.
  2. Berwenang mengangkat, mengesahkan dan melantik susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Berwenang dalam mengambil sikaf, menjalankan kebijakan dan keputusan bila kepengurusan DPP, DPC  mengalami stagnan kepengurusan dengan dasar penafsiran yang bersifat koliktif.
  4. Berwenang mengesahkan  melantik susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang atas dasar hasil Musyawarah Cabang.
  5. Pimpinan Pusat memberikan pertanggungjawan organisasi kepada Pimpinan Badan Pakar Pendiri melalui Musyawarah Nasional ( MuNas).

Demikian Surat Keputusan Tentang Pendirian  Lembaga Advokasi Pelindungan Hak Asasi Manusia / Dewan Pimpinan Pusat LSM KOMPOR INDONESIA Sukabumi Jabar Nomor : 01/SKTP-DPP LSM Kmpr/25.5.2009 ini ditandatangani diatas meterai secukupnya oleh masing masing Badan Pakar Pendiri, Dewan Pakar Saham dan Dewan Pakar Perintis, untuk dijadikan bahan dasar hukum sebagai manamestinya hukum yang berlaku ,dan  guna dijadikan dasar dasar langkah perjuangan dalam melaksanakan, dan menjalankan tugas keorganisasian dan tidak menutup kemukngkinan dapat mendirikan perwakilan perwakilan Pimpinan Cabang (D P C) ditingkatan kabupaten dan kota diseluruh wilayah Indonesia yang berpedoman kepada AD – ART DPP LSM Kompor Indonesia Sukabumi Jabar sesuai tanggal keputusan dan ketetapan rapat Badan Pakar Pendiri, Dewan Pakar Saham dan Dewan Pakar Perintis tertanggal ====25 Mei 2009, ber-tempat dirumah kediaman Badan Pakar Pendiri Kmp Cibatu Rt. 23/09 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. =====================================================================

YANG MENANDATANGANI :

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENDIRIAN

LEMBAGA ADVOKASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

 PEMBAURAN ORGANISASI RAKYAT INDONESIA

( DPP LSM KOMPOR INDONESIA )

SUKABUMI – JAWA BARAT

 

1. Badan Pakar Pendiri          

  • Moch. Herman Syah AR   
  • Ade Gunwan                                                        
  • Dadih Suhendi

 2. Dewan Pakar Saham  

  • Yusup
  • Dicky Widianto.,SP.d.                                                        
  • Mas Prie

 3. Dewan Pakar Perintis

  • M. Sudardjat T. BSc
  • Ayi Sufendi Smhk
  • D. Kusnaedi
  • MD. Afandi
  • Totom Erislandy SE
  • Yandy Dharyandi SH

Gerakan Indonesia Taat Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: