Anggaran Dasar DPP LSM Kompor Indonesia – Sukabumi – Jawa Barat

ANGGARAN DASAR

 

BAB I

NAMA, LAMBANG, MARS, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama : Lembaga Advokasi Pelindungan Hak Asasi Manusia Pembauran Organisasi Rakyat Indonesia dengan nama singkatan DPP LSM KOMPOR INDONESIA.

Pasal 2

LAMBANG BENDERA

Lambang Bendera Petaka LSM KOMPOR INDONESIA terdiri dari :

  1. Warna Dasar Putih Perak, Perisai Biru Mas mencerminkan Keiklasan Pengabdian.
  2. Logo Wink Warna Merah Dof, mencerminkan Teguh tanah air, Kebenaran, Keadilan dan Kesejahtraan Rakyat.
  3. Logo Bintang Warna Biru Putih, mencerminkan Kerja keras, Kejujuran, Disiplin, dan kebersamaan Hidup ber-Agama, ber-Bangsa, ber-Negara dan ber-Masyarakat.
  4. Ukuran Bendera Panjang 150 Cm x Lebar 120 Cm.

Pasal 3

LAGU MARS

Lagu Mars DPP LSM KOMPOR INDONESIA adalah :

  1. Nama Judul Lagu LSM KOMPOR INDONESIA adalah KEADILAN DAN TEGUH TANAH AIR.
  2. Lagu Resmi dikumandangkan pada acara acara kegiatan  resmi LSM KOMPOR INDONESIA.

Pasal 4

WAKTU

Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan  lamanya, terhitung mulai Hari, Tanggal, Bulan, Tahun Pendirian : Sukabumi Senin 25 Mei 2009.

Pasal 5

TEMPAT KEDUDUKAN

Organisasi ini berkedudukan di Sukabumi Propinsi Jawa Barat, sebagai Kantor Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP LSM KOMPOR INDONESIA SUKABUMI JABAR) dan tidak menutup kemungkinan dapat mendirikan perwakilan perwakilan : PIMPINAN CABANG, PIMPINAN RANTING dan PIMPINAN KOMISARIAT  ditingkatan Kabupaten dan Kota diseluruh wilayah Indonesia disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) dan ditingkat Kecamatan PIMPINAN RANTING (PR) dan ditingkat Desa/ Kelurahan disebut PIMPINAN KOMISARIAT (PK)

BAB  II

AZAS, KEDAULATAN DAN TUJUAN

Pasal 6

AZAS

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, sebagi Falsafah dan Pedoman gerak Azas Musyawarah, Mupakat, adil dan berkeyakinan, dengan menggunakan nilai nilai Sosial Wawasan Hidup ber-Masyarakat, ber-Agama, ber-Bangsa dan ber-Negara.

Pasal 7

KEDAULATAN

Kedaulatan LSM KOMPOR INDONESIA berada di tangan :

  1. Para Pendiri.
  2. Pengurus harian.
  3. Anggota.
  4. dilaksanakan sepenuhnya melalui Rapat Pimpinan Nasioanl (RapimNas).

Pasal 8

TUJUAN

Tujuan Lembaga Advokasi Pelindungan Hak Asasi Manusia Pembauran Organisasi Rakyat Indonesia LSM KOMPOR INDONESIA adalah MITRA SOSIAL KONTROL, ADVOKASI MASYARAKAT dan ADVOKASI BANTUAN HUKUM dan HAM diberbagai asfek kehidupan, yang ditujukan untuk membantu dan menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi pada khususnya dibidang ;

  1. Penegakan Hak Asasi Manusia (UU RI NO.39 Tahun 1999)
  2. Pengawasan masyarakat terhadap Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU RI NO.28 Tahun 1999)
  3. Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU RI NO. 20 Tahun 2001)
  4. Pemerhati kesehatan masyarakat (UU RI. 23 Tahun 1992)
  5. Lingkungan Hidup (UU RI NO.23 Tahun 1997)
  6. Ketenagakerjaan (UU RI NO.13 Tahun 2003)
  7. Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial (UU RI NO.2 Tahun 2004)
  8. Pemberantasan Buta Hurup dan Buta Aksara (InsPre N0 . 5 Tahun 2006)
  9. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat / Usaha Kecil (UU RI NO. 9 Tahun 1995)
  10. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (UU RI NO. 8 Tahun 1999)
  11. Penerbitan Informasi dan Media Pers (UU RI NO 40/1999)

Pasal 9

SIFAT

Sifat LSM KOMPOR INDONESIA adalah.

  1. a.     Bersifat Independent.
  2. b.     Pengawasan, Mengkritisi, Membangun, dan Mendorong kehidupan yang lebih baik.
  3. c.     Advokasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 10

FUNGSI

Fungsi.

  1. Menampung, menganalisa, menyalurkan asfirasi yang diajukan oleh semua lapisan masyarakat sesuai tuntutan dan kebutuhan yang berkembang.
  2. Melakukan komunikasi, komfirmasi, Klarifikasi dan memperoleh Informasi diberbagai bidang kehidupan untuk mengembangkan seseorang, kelompok orang dan lingkungan sosialnya.
  3. Melakukan evaluasi, dan kajian terhadap kebijakan program pemerintah (Pelaturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) dan memberdayakan potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumberdaya Mamanusia SDM).

BAB III

ANGGOTA, HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN

ANGGOTA DAN SANKSI

Pasal 11

ANGGOTA

Anggota LSM KOMPOR INDONESIA :

  1. Seluruh lapisan masyarakat Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan atau  telah  menikah.
  2. Terbuka dan sukarela.
  3. Mengajukan permohonan tertulis menjadi anggota.
  4. Menerima, Mensetujui  dan Taat atas segala Keputusan keputusan Organisasi serta menjalankan azas tujuan LSM KOMPOR INDONESIA.

Pasal 12

HAK ANGGOTA

Setiap anggota mempunyai hak :

  1. Hak Suara.
  2. Hak bicara.
  3. Hak Memilih dan dipilih.
  4. Hak Membela diri.

Pasal 13

KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk :

  1. Ikut serta menjalankan  tugas dan  program  keorganisasian tampa pamerih dengan arif, aktif dan penuh tanggung jawab.
  2. Mentaati AD-ART dan menghormati hasil keputusan keputusan musyawarah.
  3. Menjaga nama baik dan kehormatan Organisasi.
  4. Memiliki KTA yang dikeluarkan oleh pimpinan DPP.
  5. Membayar iyuran keanggotaan.

Pasal 14

SANKSI

Sanksi adalah  tindakan disiplin yang dikenakan kepada :

  1. Para Pendiri,
  2. Pengurus harian.
  3. Anggota yang melanggar keputusan keputusan dan kebijakan Organisasi guna mempertahankan nama baik organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

 

BAB IV

ORGANISASI DAN SUSUNAN PENGURUS

Pasal 15

KEPENGURUSAN

Kepengurusan :

  • Ditingkat Pusat disebut :

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM KOMPOR INDONESIA.

  • Ditingkat Kabupaten dan Kota disebut :

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM KOMPOR INDONESIA.

  • Ditingkat Kecamatan disebut :

Pimpinan Ranting (PR) LSM KOMPOR INDONESIA.

  • Ditingkat Desa disebut :

Pimpinan Komisariat (PK) LSM KOMPOR INDONESIA.

Pasal 16

SUSUNAN PENGURUS DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Susunan

A.   Ditingkat Pusat disebut

Pimpinan Pusat (DPP) LSM KOMPOR INDONESIA

  • Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) LSM KOMPOR INDONESEA.
  • Ketua Umum dan Ketua ketua.
  • Sekretaris Jendral dan Sekretaris sekretaris.
  • Bendahara umum dan Bendahara bendahara..
  • Ketua Departemen.

B.        Ditingkat Kabupaten dan Kota disebut

Pimpinan Cabang (DPC) LSM KOMPOR INDONESIA

– Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) LSM KOMPOR INDONESIA

  • Ketua dan Wakil Ketua ketua.
  • Sekretaris dan Wakil Sekretaris sekretaris.
  • Bendaha dan Wakil Bendahara bendahara.
  • Ketua Biro.

C.     Ditingkat kecamatan disebut :

Pimpinan Ranting ( PR) LSM KOMPOR INDONESIA

  • Ketua dan wakil Ketua ketua.
  • Sekretaris dan Wakil Sekertaris sekretaris.
  • Bendahar dan Wakil Bendahara bendahara.
  • Ketua Bagian.

D. Ditingkat Desa dan kelurahan disebut :

Pimpinan Komisariat (PK) LSM KOMPOR  INDONESIA

  • Ketua dan Wakil Ketua ketua.
  • Sekretaris dan Wakil Sekretaris sekretaris.
  • Bendahara dan Wakil Bendahara bendahara.
  • Ketua Seksi dan Wakil wakil Seksi.

Pasal 17

PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat

  • Ditingkat Pusat DPP
  1. Musyawarah Luar Biasa (MusLuB)
  2. Musyawarah Nasional (MuNas)
  3. Musyawarah Kerja Nasional ( MukerNas)
  4. Rapat Pimpinan Nasional (RapimNas)
  • Ditingkat Kabupaten dan Kota
  1. Musyawarah Cabang (MusCab)
  2. Musyawarah Kerja Cabang (MukerCab)
  3. Rapat Pimpinan Cabang (RapimCab).
  • Ditingkat Kecamatan
  1. Musyawarah Ranting (MusRa)
  2. Rapat Kerja Ranting (RaKerRa)
  3. Rapat Pimpinan Ranting (RapimRa)
  • Ditingkat Desa dan Kelurahan
  1. Musyawarah Komisariat (MusKoms)
  2. Rapat Kerja Komisariat (Rakerkoms)
  3. Rapat Pimpinan Komisariat (Rapimkoms)

Pasal 18

KEPUTUSAN KEPUTUSAN

Keputusan LSM KOMPOR INDONESIA dan Hirarkinya :

  1. Musyawarah Luar Biasa (MusLub)
  2. Musyawarah Nasional (MuNas)
  3. Musyawarah Kerja Nasional ( MukerNas)
  4. Rapat Pimpinan Nasional (RapimNas)
  5. Musyawarah Cabang (MusCab)
  6. Musyawarah Kerja Cabang (MukerCab)
  7. Rapat Pimpinan Cabang (RapimCab)
  8. Musyawarah Ranting (MusRa)
  9. Rapat Kerja Ranting (RaKer)
  10. Rapat Pimpinan Ranting (RapimRa)
  11. Musyawarah Komisariat (MusKom)
  12. Rapat Kerja Komisariat (Rakerkom)
  13. Rapat Pimpinan Komisariat (Rapimkom)

BAB V

Pasal 19

BIDANG USAHA

Kegiatan usaha guna dapat mencapai tujuan  gerak juang program LSM pengurus dan anggota menjalankan aktifitas sehari hari menciptakan  lapangan usaha dan  lapangan kerja serta  memberdayakan anggota dibidang ekonomi kerakyatan  dan Media Pres sbb :

1.  Koperasi LSM Kompor

  • Bidang Jasa dan Perdagangan umum.
  • Bidang Pertanian.
  • Bidang Peternakan.
  • Bidang Perikanan.

2.  Jasa Mediasi Perselisiah

  • Hukum Adat Masyarakat.
  • Peradilan umum.
  • Peradilan Agama.
  • Peradilan Militer.
  • Peradilan Tata Usaha Negara.

3.  Penerbitan Media Pers

  • Surat Kabar Umum Media Pembauran Rakyat
  • Majalah Umum Media Pembauran Rakyat
  • Tabloid umum Media Pembauran Rakyat

Pasal 20

SUMBER KEUANGAN

Keuangan LSM KOMPOR INDONESIA didapat dari :

  1. Iyuran anggota..
  2. Hasil pendapatan kelompok usaha anggota LSM KOMPOR INDONESIA.
  3. Jasa Advokasi dan Jasa media pers.
  4. Sumbangan dan Hibah yang tidak mengikat
  5. Pinjaman kepada lembaga keuangan non bank dan  perbankan.

Pasal 21

PENAFSIRAN

Penafsiran

  1.  Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap AD-ART ini maka penafsiran yang benar    adalah yang diputuskan bersama oleh Badan Pakar Pendiri LSM (BPP) – Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) – Pimpinan Pusat (DPP) dan Pimpinan Cabang (DPC)
  2.  Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan bertanggung jawab kepada Badan Pakar Pendiri (BPP) melalui Musyawarah Nasional.

Pasal 22

ATURAN PERALIHAN

Peralihan

Hal hal yang belum tertuang dan belum ditetapkan didalam ANGGARAN DASAR (AD) dapat diatur dan diperbaiki didalam  ANGARAT RUMAH TANGGA (ART) guna penyempurnaan dan dilakukan bersama sama oleh badan pendiri DPP LSM KOMPORINDONESIA, dan Dewan Pimpinan Harian aktif DPC melalui rapat kerja khusus untuk dipertanggungjawabkan kepada badan pendiri melalui Munas.

Pasal 23

PEMBUBARAN LSM KOMPOR INDONESIA

Pembubaran LSM KOMPOR Seijin.

  1. Badan Pakar Pendiri (BPP) LSM KOMPOR INDONESIA.
  2. Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) LSM KOMPOR INDONESIA
  3. Pimpinan DPP dan DPC LSM KOMPOR INDONESIA.
  4. Kekayaan LSM KOMPOR diserahkan kepada Badan Pakar Pendiri (BPP) dan atau diserahkan kepada lembaga sosial.

Pasal 24

PENUTUP

Ketentuan ketentuan  yang telah dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua jajaran dan tingkatan organisasi LSM KOMPOR INDONESIA diseluruh Indonesia dan Anggaran Dasar  ini berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui rapat Badan Pakar Pendiri DPP LSM KOMPOR SUKABUMI JABAR.

Ditetapkan di : Sukabumi Propinsi Jabar

Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun : Senin 25 MEI 2009.

T T D

DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA ADVOKASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

PEMBAURAN ORGANISASI RAKYAT INDONESIA

LSM KOMPOR INDONESIA

SUKABUMI JABAR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: