GERAKAN SUKABUMI TAAT HUKUM (KADARKUM)

20 Feb

MPRI PERS Edisi 10 12 s/d 19 Pebruari 2013

MOTO : DPP LSM KOMPOR INDONESIA SUKABUMI JABAR BELAJAR, BERTANYA, MENGHADAP, BERAMAL

GERAKAN SUKABUMI TAAT HUKUM (KADARKUM)

PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA. Indonesia dikenal sebagai negara hukum : Namun  kebanyakan dari warga Negara Indonesia  belum mematuhi  hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini berarti tujuan hukum yang sebenarnya belum terwujud. Selama ini supremasi hukum merupakan agenda utama setiap pemerintahan, tetapi sampai saat ini impian untuk menegakkan keadilan di bidang hukum belum juga terwujud.

E. Moch Herman Syah AR

E. Moch Herman Syah AR

Gerakan Taat Hukum itu adalah : Kekuatan yang menentukan kehidupan, bukan ditentukan atau dapat diatur sesuai keinginan individu yang berkuasa. Penegakan hukum di Indonesia sangatlah penting : Karena akan menciptakan masyarakat yang kondusif dan tenang bagi warganya dan sekaligus warga akan sangat menghormati pengelola hukum itu sendiri.

Indonesia sendiri adalah negara hukum : Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat  (3) UUD 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum (UUD 1945) Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, 3 (tiga) wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, yakni kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia belum tercipta : Dengan tiga prinsip dasar tersebut yang sesuai harapan dengan terciptanya keadilan. Idealnya keadilan harus diposisikan secara netral, artinya, Setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali, akan tetapi dalam kenyata annya, selama ini yang berkuasa dan yang mempu nyai uang banyaklah yang selalu dimenangkan oleh hukum, walaupun telah melanggar aturan negara seperti pejabat yang korupsi uang milyaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebas, sedangkan orang biasa bahkan orang yang terhimpit ekonomi yang terpaksa meng ambil buah kokaw (Biji Coklat) dikebun bukan milik nya, langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara.

Bertitik tolak dari pemikiran seperti itu  : Maka kebutu han mendesak yang perlu di perhatikan oleh tunas bangsa Indonesia adalah merumus kan kembali sikap menjunjung tinggi “supremasi hukum yang baik dan benar di tengah masyarakat dan paratur nega ra.

Agar tercipta masyarakat yang madani dan penuh ke adilan di segala aspek kehi dupan berbangsa dan. Mak sud peran serta masyara kat tersebut : Untuk mewujud kan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengawa san penyelengga raan negara yang bersih diha rapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksana kan kontrol sosial terhadap Penyelenggara Negara, hal ini guna terlaksananya tegaknya gerakan supremasi hukum, sangat diperlukan adanya supremasi hukum yaitu menjunjung tinggi peraturan pera turan yang berlaku untuk me ngembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Selain dari pada itu juga diperlukan sistem pemerin tahan yang demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat yaitu adanya asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. adalah HAM (Hak Asasi Manusia), hal ini sangat penting terhadap pelaksanaan supremasi hukum karena berkaitan dengan hak dasar manusia sebagai mahluk Tuhan yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia karena sangat sesuai dan patut pula diperhatikan dalam skala nasional yang bertitik tolak dari UUD 1945, Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersa ma sebagai aturan main demokrasi.

Adapun demok rasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama aturan yang dituang kan dalam bentuk norma norma hukum. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompe tisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendali. Jadi negara demokrasi sangat me mbutuhkan hukum Selain itu, pemerintah juga harus mem perhatikan aspirasi rakyat dalam membuat keputusan bagi rakyatnya karena bagai manapun juga negara kita adalah negara yang kedaula tannya berada di tangan rak yat, jadi keinginan rakyat tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah.

Oleh karena itu, badan eksekutif dan badan legislatif dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa bertindak sewenang wenang terhadap rakyat yang bisa melanggar atau memba tasi HAM dari pada itu rakyat itu sendiri yang harus super ketat mengotrol kinerja aparatur Negara. Demikian sorotan kajian permasalahan lemahnya penegakan supre masi hukum di Indonesia adalah bukti nyata proses penegakan hukum yang lemah. Semoga gerakan sukabumi taat hukum me nyatu dalam suatu dimensi hukum dan HAM.

(DPP LSM KOMPOR INDONE SIA SUKABUMI. E. Moch Herman Syah AR, MPRI)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: