Apa yang dilakukan oleh PBB Indonesia (United Nations in Indonesia)

21 Jan

Tata Kelola Pemerintahan: Kesempatan dan Tantangan

 

Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan memimpin dalam berbagi pengetahuan tentang proses demokrasi melalui inisiatif-inisiatif internasional seperti Forum Demokrasi Bali.

Di dalam negeri, reformasi demokrasi di Indonesia telah melahirkan pemilihan langsung untuk pejabat pemerintah dan para anggota legislatif di tingkat nasional dan lokal. Proses desentralisasi Indonesia yang “hingar bingar” telah menimbulkan konstelasi propinsi-propinsi baru, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Sekarang ada 33 propinsi, dan lebih dari 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Desentralisasi tidak bisa tidak telah mengalihkan tanggung jawab pengelolaan pembangunan dan sumber daya kepada daerah dan kabupaten. Di wilayah yang paling miskin dan paling terpencil, kapasitas struktur pemerintahan di tingkat daerah cukup terbatas, dan mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pelayanan. Oleh sebab itu, Peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal merupakan isu utama dalam percepatan pembangunan.

Dalam konteks pencapaian demokratis yang luar biasa, tantangan masih ada: Diperlukan peningkatan kualitas partisipasi politik, yang memastikan akses bagi seluruh partai politik dan rakyat, terutama kaum perempuan, untuk ikut dalam pemilu. Karena adanya keterbatasan, pemberantasan korupsi menjadi sulit di tingkat daerah, meskipun sudah ada kebijakan kuat dari Pemerintah untuk memerangi korupsi.

Partisipasi masyarakat sipil dalam debat publik dan pengawasan juga penting dalam sebuah demokrasi yang kuat, dan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak pada orang miskin, sensitif gender dan adil menjadi sangat penting.

Akses pada keadilan juga merupakan sebuah bidang dimana peningkatan bisa dilakukan, terutama terkait dengan perlindungan orang miskin dan populasi yang rentan dalam sistem peradilan dan sektor keadilan, dimana terdapat saling keterkaitan antara akses pada keadilan dan prioritas nasional lain, termasuk HAM, tata pemerintahan daerah yang efektif, pemanfaatan lahan yang adil dan sumber daya lain dan peningkatan pelayanan sosial merupakan hal yang kompleks.

Integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi – ini merupakan prioritas Pemerintah. Tujuan utama meliputi: penciptaan struktur pemerintah yang efisien di tingkat pusat dan daerah, yang lebih bersinergi antara keduanya; meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah; dan mempromosikan perencanaan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas dan keandalan data (termasuk data demografis).

Source: http://www.un.or.id/id/apa-yang-kami-lakukan/kemitraan-pembangunan/tata-kelola-pemerintahan

United Nations in Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: