LSM KOMPOR Indonesia Minta Bupati Tertibkan Calo

9 Jan

Selasa, 12 Juli 2011

Maraknya percaloan ijin yang dilakukan oleh oknum PNS di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sukabumi, mendapat tanggapan serius dari kalangan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se – Kabupaten Sukabumi. Para aktifis ini meminta Bupati turun tangan menertibkan percaloan tersebut, karena sangat menggangu iklim investasi di Kabupaten Sukabumi.

Ketua LSM KOMPOR RI, Moch, Hermansyah, kepada Neraca menyebutkan, seharusnya Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sukabumi Iyos Soemantri, langsung mengintruksikan Bidang Pengaduan, dan meminta Inpektorat Wilayah (itwil), serta Badan Kepegawiaan Daerah (BKD) melakukan investigasi, “ di BPPT ditulis mengurus ijin itu mudah dan tidak melalui calo. Tetapi kenapa masih ada oknum PNS masih mau jadi calo. Apakah memang mereka tidka sejahtera atau rakus. Ini harus diselidiki oleh Itwil. Tidak boleh dibiarkan. Karena akan merusak iklim investasi di Kabupaten Sukabumi” tegas Hermansyah kepada SPN, Senin (11/7).
Apalagi, lanjut dia, calo tersebut pernah duduk sebagai pejabat eselon III di BPPT. Ini, kata Hermansyah, sangat pretisius dan sangat memalukan, “ Apalagi yang bersangkutan sudah tidak menjabat di BPPT. Seharusnya legowo. Pers harus terus memantau, serta mempertanyakan atasan sang oknum tersebut, karena leluasa meninggalkan ruangan hanya untuk menjadi calo” tegas dia.
Kepala BPPT Kabupaten Sukabumi, Iyos, ketika dihubungi guna konfirmasi akan maraknya oknum PNS menjadi calo di instansinya, sedang tidak ada ditempat. Namun sebelumnya, IYos menyatakan sangat menyayangkan adanya oknum PNS menjadi calo ijin.
Sementara sejumlah petugas BPPT menyebutkan, pihaknya tidak bias menolak permohonan ijin yang diajukan oleh par calo, sepanjang adminitrasi perijinan yang dimohonkan lengkap. “ Aturan menyebtukan, pemohon ijin boleh menguasakan terhadap orang lain proses perijinan asal ditantangani diatas materai” ujar seroang petugas ijin yang mohon jatidirinya tidak dikorankan., seraya menyatakan, selama ini permohonan ijin yang dikuasakan oleh pemohon terhadap oknum PNS, tidak melampirkan kuasa pengurusan, sehingga sulit untuk menindak terjadinya pelanmggaran sesuai yang diamanatkan oleh PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. (SPN-01)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: