Anggaran Rumah Tangga DPP LSM Kompor Indonesia – Sukabumi – Jawa Barat

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

 

BAB VI.

KEANGGOTAAN

Pasal 25.

ANGGOTA

Anggota LSM KOMPOR INDONESIA.

Adalah :

  1. Semua lapisan masyarakat Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan setia pada Pancasila dan UUD 1945.
  2. Mengajukan diri untuk menjadi anggota melalui permohonan tertulis dan ditandatangani diatas meterai.
  3. Bersedia mengikuti kegiatan kegiatan organisasi dan menjalankan tugas keorganisasian.
  4. Memiliki NKTA yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPP.

Pasal 26.

HAK ANGGOTA

Setiap anggota memiliki hak.

  1. Hak memperoleh perlakuan yang sama.
  2. Hak mengajukan usulan dan pendapat.
  3. Hak memilih dan dipilih.
  4. Hak membela diri.
  5. Hak memperoleh perlindungan, pembelaan hukum yang benar, pendidikan, dan bimbingan keorganisasian.

Pasal 27.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota wajib melaksanakan amanat.

  1. Membantu pimpinan melaksanakan tugas dan menjalankan kegiatan keorganisasian.
  2. Mentaati dan menghormati AD-ART dan keputusan keputusan rapat.
  3. Mengikuti kegiatan dan mewakili rapat rapat yang ditugaskan oleh pimpinan.
  4. Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi.
  5. Membayar iyuaran keanggotaan.

Pasal 28.

SANKSI

Sanksi adalah tindakan disiplin yang dikenakan kepada anggota dan pengurus yang melanggar ketentuan dan kebijakan organisasi.

  1. Peringatan tertulis.
  2. Pembebasan sementara.
  3. Pembebasan tugas.
  4. Pemecatan dan atau diberhentikan dengan hormat.

BAB VII.

KEPUTUSAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 29.

KEPUTUSAN

Mentaati segala keputusan yang sudah disahkan.

  1. Keputusan Musyawarah Nasional.
  2. Keputusan Rapat Kerja Nasional.
  3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional.
  4. Keputusan Musyawarah Cabang.
  5. Keputusan Rapat Kerja Cabang.
  6. Keputusan Rapat Pimpinan Cabang.
  7. Keputusan Musyawarah Ranting..
  8. Keputusan Rapimpinan Ranting.
  9. Keputusan Musyawarah Komisariat.
  10. Keputusan Rapimpinan Komisariat.

Pasal 30.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota berhenti.

  1. Meninggal Dunia.
  2. Atas permintaan sendiri.
  3. Dipecat dan atau diberhentiakan dengan hormat.

Pasal 31.

KEWENANGAN BADAN PENDIRI DAN

PIMPINAN PUSAT

Badan pendiri dan Pimpinan Pusat.

  1. Berwenang menentukan dan memutuskan kebijakan organisasi secara nasional dan final mengunakan hak Ferogratif yang Berdasar kepada AD – ART.
  2. Badan pendiri berwenang mangangkat, mengesahkan dan melantik susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berwenang mangangkat, mengesahkan dan melantik susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang atas dasar hasil Musyawarah Cabang.
  3. Dalam menjalankan kebijakan dan keputusan Badan pendiri dan Pimpinan Pusat bersifat koliktif.
  4. Pimpinan Pusat memberikan pertanggungjawan organisasi kepada Pimpinan Badan Pendiri melalui MuNas.

Pasal 32.

KEWENANGAN PIMPINAN CABANG

Pimpinan Cabang.

  1. Berwenang mangangkat, mengesahkan dan melantik susunan personalia Pimpinan Ranting atas dasar hasil Musyawarah Ranting.
  2. Dalam menjalankan kebijakan dan keputusan Dewan Pimpinan Cabang bersifat koliktif
  3. Pimpinan Cabang memberikan pertanggungjawan organisasi kepada Pimpinan Pusat melalui MuNas.

Pasal 33.

KEWENANGAN PIMPINAN RANTING DAN

KOMISARIAT

Pimpinan Ranting.

  1. Berwenang mangangkat, mengesahkan dan melantik susunan personalia Pimpinan Komisariat atas dasar hasil Musyawarah Komisariat.
  2. Dalam menjalankan kebijakan dan keputusan Pimpinan Ranting bersifat koliktif
  3. Pimpinan Ranting memberikan pertanggungjawan organisasi kepada Pimpinan Cabang melalui MusCab
  4. Pimpinan komisariat memberikan pertanggungjawan organisasi kepada Pimpinan Ranting  melalui MusRa.

BAB VIII

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 34.

KEUANGAN

Keuangan.

  1. Didapat dari iyuaran anggota.
  2. Hasil kegiatan kolompok usaha anggota koperasi.
  3. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat secara hukum.
  4. Usaha usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35.

POKOK POKOK PERJUANGAN DAN

PROGRAM KERJA

LSM KOMPOR INDONESIA.

Pokok Perjuangan

  1. Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan LSM KOMPOR, pada semua tingkatan dan jajaran organisasi yang berkedudukan diseluruh Indonesia, maka semua pimpinan kharus memiliki keterpaduan program kerja yang dapat melayani dan membantu permasalahan masyarakat  bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi daerah masing masing.
  2. Mengadakan kegiatan dan aksi aksi sosial yang bermanfaat, dan diperlukan oleh warga masyarakat dalam memajukan lingkungan   sosialnya bagi masyarakat yang membutuhkan tampa diskriminasi guna memajukan kepentingan bersama.
  3. Memberikan panduan hukum, pelayanan nyata dan arahan tentang keberadaan Manusia sebagai Ciptaan Mahluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati dan dijunjungtinggi, demi kehormatan manusia, setiap orang berhak atas pelindungan rasa aman, tentram, serta pelindungan terhadap ancaman ketakutan.

Pasal 36.

POKOK PROGRAM

Program Kerja Khusus.

1.  Departemen Advokasi Masyarakat dan HAM

1.1.   Mengklasifikasi permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat untuk dijadikan tofik kajian dan tofik penelitian serta bahan dasar hukum koonsultasi sesuai batas batas tertentu.

1.2.   Memberikan bantuan Koonsultasi, Advokasi, dan Mediasi hukum kepada masyarakat yang memerlukannya.

1.3.   Setiap orang berhak untuk memperoleh rasa keadilan, mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi tampa diskriminasi.

1.4.   Mensosialisasiakan kepada masyarakat bahwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merugikan Rakyat dan merusak massa depan Bangsa dan Negara.

2.  Departemen Pemantau Tindak Pidana Korupsi

2.1.   Membangun komunikasi dan informasi kepada Masyarakat, Swasta dan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan TNI tentang keberadaan Pemantau Tindak Pidana Korupsi yang dimiliki oleh DPP LSM KOMPOR INDONESIA SUKABUMI JABAR.

2.2.   Melakukan pengawasan terhadap Instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Balanja Negara (APBN).

2.3.   Menyampaikan Kordinasi , komunikasi, dan konsultasi dengan pihak yang berwenang dalam rangka penegakan Spremasi Hukum, kepada Instansi Pemerintah yang ter-Indikasi adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

3.  Departemen Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah

3.1.   Mengadakan koordinasi, konsfirmasi dengan Lembaga DPR – DPRD dan Instansi Pemerinatah, BUMN, BUMD , Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan TNI guna mendapatkan Insformasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

3.2.   Memantau secara langsung ataupun tidak langsung kepada Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan semua Aparatur Pemerintah, bahwa PNS, TNI, POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN dan Lembaga DPR – DPRD adalah pelayan dan abdi masyarakat, pengaman dan pengayom masyarakat karna digaji dari uang Rakyat.

3.3.   Mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berkepihakan kepada Rakyat yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

4.  Departemen Hubungan Antar Lembaga

4.1.   Melakukan dan menjalin hubungan baik, dengan lembaga lembaga yang ada dan menewarkan sebagai Mitra Kerja yang saling mengisi, menunjang dan saling menguntungkan yang ditujukan untuk memajukan masyarakat dan Pemerintah.

4.2.   Mengadakan hubungan kemitraan dengan masyarakat desa dan masyarakat kota yang belum berdaya dan dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat.

4.3.   Menghubungi lembaga dan instansi terkait serta perusahaan guna pemberdayaan  minat dan bakat pekerja masyarakat yang masih ada dalam katagori pengaguran dapat tersalurakan.

4.4.   Membentuk unit kegiatan dibidang Seni Budaya, Seni Olah Raga antar LSM, Masyarakat dan Pemerintah dalam rangka melestarikan budaya budaya bangsa.

4.5.   Menciptakan program kegiatan produktif dan padat karya sebagai jalan solusi bagi potensi tenaga kerja dan pengangguran didaerah.

5. Departemen Pengembangan Usaha (Koperasi & UKM)

5.1.   Memajukan pelaku ekonomi koperasi dan ukm guna dapat menyeraf tenaga kerja, dalam upaya mengurangi pengangguran dan Kemiskinan.

5.2.   Memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat, tentang peran serta koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota dan pemberdayaan  masyarakat ekonomi (HOME INDUSTRI)

5.3.   Membentuk sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, guna tercipta pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan dan ditunjang dengan pola pemasaran dari hulu sampai hilir.

6.  Departemen Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

6.1.   Mendirikan jenis jenis pendidikan non formal untuk anak jalanan, fakir miskin, anak terlantar dan sejenisnya.

6.2.   Meningkatkan kualitas Sumberdaya Masyarakat melalui kegiatan balajar mengajar Tulis, Baca guna  memberantas buta Hurup dan Buta Aksara.

6.3.   Memberdayakan masyarakat yang belum berdaya dan tidak memiliki keakhlian dan keterampilan hidup melalui kegiatan pusat membinaan, dan mentraining masyarakat yang belum memiliki keterampilan kerja sesuai yang dibutuhkan. Bekerjasama dengan balai latihan kerja pemerintah.

7.   Departemen Pengawasan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (SDA)

7.1.   Memberdayakan pelestarian lingkungan hidup masyarakat.

7.2.   Pengeloalaan lingkungan hidup fisik biotik, organik, manusia dan hewan.

7.3.   Pengelolaan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

7.4.   Pengelolaan lingkungan hidup manusia, pembangunan dan industri.

7.5.   Pengeloalaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

8.  Departemen Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

8.1.   Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya melindungi hak hak konsumen dan meningkatkan kehati – hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

8.2.   Melakukan pengawasan dengan pemerintah terhadap pelaksanaan pelindungan konsumen.

8.3.   Membantu konsumen dalam memperjuangkan keluhan dan pengaduan konsumen

9.  Departemen Seni Budaya dan Informasi ( Media Pers)

9.1.   Menerbitkan Surat Kabar Media Pembauran Rakyat, guna dapat membantu pemerintah dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat secara merata.

9.2.   Melestarikan bentuk bentuk seni budaya daerah dan memberdayakan masyarakat untuk mencintai terhadap seni budaya lokal dan nasional.

9.3.   Mendirikan mimbar informasi tentang pembangunan masyarakat dan daerah seutuhnya, secara benar dan baik kepada semua lapisan masyarakat.

9.4.   Mengadakan Seminar / Dialogis tentang pemberdayaan Gerakan Ekonomi Rakyat, Gerakan Kerukunan Hidup Ber- Agama dan Gerakan Indonesia Taat Hukum.

Pasal 37

PENUTUP

  1. Demikian pokok pokok perjuangan dan program kerja keorganisasian ini disusun dan ditetapkan oleh DPP LSM KOMPOR INDONESIA SUKABUMI JABAR untuk dijalankan disemua tingkatan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab, hal hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur lebih lanjut didalam pelaturan khusus        lainnya atas dasar Rapat Pimpinan DPP, DPC, Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat.

Ditetapkan di : Sukabumi.

Pada Tanggal : 25 Mei 2009.

TTD

DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA ADVOKASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

PEMBAURAN ORGANISASI RAKYAT INDONESIA

LSM KOMPOR INDONESIA

SUKABUMI JABAR

Satu Tanggapan to “Anggaran Rumah Tangga DPP LSM Kompor Indonesia – Sukabumi – Jawa Barat”

  1. Rizal April 9, 2013 at 10:39 AM #

    puyeng bacanya :D

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 204 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: